Medan, 9 Desember 2024 – Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah (Yaspetia) Medan, Rules Gajah, S.Kom., mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut dugaan penipuan dan manipulasi terkait pengambilan izin operasional perguruan tinggi di bawah naungan Yaspetia. Menurut Rules, masalah ini telah berlangsung lama dan melibatkan kerja sama antara pihak yayasan versi 2014 dengan Kopertais Sumut yang membuat operasional perguruan tinggi tetap berjalan meski diduga tidak memenuhi persyaratan hukum.
"Dugaan adanya manipulasi dalam pengambilan izin harus menjadi perhatian serius. Kerja sama antara pihak yayasan 2014 dengan Kopertais Sumut memungkinkan operasional sekolah tinggi terus berjalan meskipun ada persoalan legalitas yang belum tuntas," tegas Rules.
Investigasi untuk Penegakan Hukum
Rules menilai, pengelolaan perguruan tinggi tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran serius yang merugikan mahasiswa, lulusan, dan masyarakat. Hal ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mewajibkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan oleh badan hukum yang sah dan memiliki izin operasional yang valid.
"APH perlu menyelidiki dugaan penipuan ini secara menyeluruh. Jika ditemukan ada pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas demi menjaga integritas sistem pendidikan tinggi di Sumatera Utara," tambahnya.
Kerja Sama Yayasan 2014 dengan Kopertais Sumut
Rules juga menyoroti bahwa konflik internal di Yaspetia telah berlangsung lama, terutama terkait dualisme kepengurusan sejak 2014. Ia menduga kerja sama yang tidak transparan antara yayasan versi 2014 dan Kopertais Sumut turut berkontribusi terhadap keberlangsungan persoalan ini.
"Kerja sama semacam ini harus dipertanyakan. Apakah izin-izin yang diterbitkan benar-benar sesuai dengan prosedur hukum, atau justru ada pelanggaran yang sengaja ditutupi?" ucapnya.
Pentingnya Klarifikasi Resmi
Rules menegaskan bahwa Yaspetia versi resmi saat ini terus berupaya meluruskan sejarah dan legalitas institusi di bawah naungannya. Ia juga meminta pihak Kopertais Sumut memberikan penjelasan terbuka terkait peran mereka dalam penerbitan izin operasional perguruan tinggi yang disebut bermasalah.
"Kami menunggu klarifikasi resmi dari semua pihak terkait, termasuk Kopertais. Penegakan hukum harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tetap terjaga," pungkas Rules.
Tim Media Yaspetia
